PENGGOLONGAN HUKUM DI INDONESIA

Sistem hukum merupakan suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri, sistem hukum ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. Sistem hukum mengatur segala aktivitas kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan mengatur orang yang masih dalam kandungan dengan syarat lahir hidup ( Mudakir dalam Oksep Adhayanto : 2008). Untuk lebih dapat memahami sistem hukum di Indonesia, diperlukan pengetahuan hukum yang lebih luas tentang sistem hukum di Indonesia. Hukum dapat dibedakan atas beberapa macam menurut cara membedakannya yaitu menurut sumber, bentuk, tempat berlaku, waktu belaku, isi, dan sasaran. Penjelasan mengenai penggolongan hukum sebagai berikut.

a.    Menurut Sumber

Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa yaitu aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah perwujudan dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum. Macam-macam sumber hukum formil seperti pada bagan di atas.

1.   Undang-Undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. (Sudikno : 2007). Undang-Undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut Undang-Undang. (Sudikno: 2007)

2.   Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. (Kansil : 1986)

3.   Keputusan Hakim (Jurisprudentie) adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama (Kasil : 1986).

4.   Traktat adalah perjanjian yang didakan oleh dua negara atau lebih, disebut dengan perjanjian antara negara atau perjanjian internasional (Kansil : 1986).

5.   Doktrin atau pendapat sarjana hukum adalah pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dapat dijadikan sebagai dasar keputusan hakim.

b.   Menurut bentuk

Hukum menurut bentuk digolongkan menjadi:

1.   Hukum tertulis, yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang tertulis secara resmi.

2.   Hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat.

c.    Menurut tempat berlaku

Hukum menurut tempat berlaku digolongkan menjadi:

1.   Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja.

2.   Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Contoh, hukum nasional Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat.

3.   Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia  internasional.

d.   Menurut waktu berlaku

Hukum menurut waktu berlaku digolongkan menjadi:

1.   Ius contitutum, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini dalam suatu masyarakat tertentu.

2.   Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masyarakat yang akan datang.

3.   Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

e.    Menurut isi

Hukum menurut isi digolongkan menjadi:

1.   Hukum publik,yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengatur kepentingan umum.

2.   Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Hukum privat terdiri atas:

a)   Hukum perorangan, adalah himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecapakannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya.

b)   Hukum keluarga, adalah hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dan keluarga.

c)   Hukum kekayaan, adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dinilai dengan uang.

d)   Hukum waris, yaitu hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

f.    Menurut sasaran

Hukum menurut sasaran digolongkan menjadi:

1.   Hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku pada satu golongan tertentu.

2.   Hukum semua golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa kecuali.

3.   Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan lain.

I.            Daftar Pustaka

Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Drs. C.S.T Kansil, S.H. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.

Sarwono, Hartatik Atik. 2001. Pendidikan dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK kelas X. Jakarta Pusat : Kurikulum dan perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.