POST TES SISTEM HUKUM

-
Selamat datang kembali,
Khusus XI BDP 1

Hai kalian siswa-siswaku sekalian yang saya sayangi, sebelum kalian melakukan Post Tes hari ini,
silahkan membaca Materi yang sudah saya sediakan di blog ini berjudul:
a. Pengertian Sistem Hukum Indonesia
b  Penggolongan hukum
c. Sistem Peradilan Hukum Indonesia

Setelah itu kalian mencoba melakukan post tes sebagai tolok ukur kalian sudah memehami materi di atas. Silahkan bisa klik tautan ini:
https://forms.gle/DbB6VjNZ9H8gPfxW7
Password akan saya berikan ketika jam pelajaran dimulai.

Tetap semangat dan sukses......

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

FAKTOR PEMBENTUK INTEGRASI NASIONAL

-
Gambar
          sumber gambar:  https://i.pinimg.com/originals   1.      Faktor-faktor Pendorong, a.       Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. b.      Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. c.         Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. d.      Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia Menurut Nasikun (Supriyanto, 2009: 91) menambahkan bahwa integrasi nasional yang kuat dan tangguh hanya akan berkembang di atas konsensus nasional mengenai batas-batas suatu masyarakat politik dan sistem politik yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudi...
Baca selengkapnya

Sistem Peradilan sebagai Bagian Dari Sistem Hukum di Indonesia

-
Gambar
sumber gambar: https://www.jubi.co.id/ 1.      Lingkungan   Peradilan di Indonesia Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Untuk menjamin terwujudnya kekuasaan yang merdeka itu, maka pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dan dalam Pasal 25 ay...
Baca selengkapnya